Media Komunikasi & Informasi GURU

Blog berbagi Informasi, File, Berita dan Tutorial yang menunjang Kegiatan Seputar Dunia Pendidikan

Tampilkan postingan dengan label Download. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Download. Tampilkan semua postingan

PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural

PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural. Berdasarkan Peraturan Pemerintah – PP Nomor 37 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan Tunjangan Hari Raya (THR).

PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural

Adapun yang dimaksud Lembaga Nonstruktural (LNS) adalah lembaga selain kementerian atau selain lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah – PP Nomor 37 Tahun 2019, Pimpinan pada LNS yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) terdiri atas:
  • ketua/kepala;
  • wakil ketua/wakil kepala;
  • sekretaris; dan/atau
  • anggota (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
Namun Pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • warga negara Indonesia;
  • telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada LNS yang bersangkutan; dan
  • pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  • diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LNS.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah – PP Nomor 37 Tahun 2019, Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS.

Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Pemerintah – PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural dibawah ini :

Download PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural

Demikian informasi tentang Peraturan Pemerintah – PP Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural. Semoga ada manfaatnya, terima kasih. Sumber
Selengkapnya

PP Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

PP Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. . Berdasarkan Peraturan Pemerintah – PP Nomor 36 Tahun 2019 PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari Raya.

PP Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah – PP Nomor 36 Tahun 2019, bahwa PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang berhak menerima Tunjangan Hari Raya termasuk juga:
  • PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  • PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  • PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
  • PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI penerima uang tunggu; dan
  • Calon PNS.
Namun, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya tidak berhak menerima Tunjangan Hari Raya

Sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 36 Tahun 2019, Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya. Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya

Komponen Penghasilan yang diperhitungkan sebagai Tunjangan Hari Raya :
  • Untuk PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjanganumum, dan paling banyak meliputi gaji pokok,tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atautunjangan umum, dan tunjangan kinerja;
  • Untuk Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok,tunjangan keluarga, danf atau tunjangan tambahan penghasilan; dan
  • Penerima Tunjangan sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Besaran penghasilan tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah – PP Nomor 36 Tahun 2019, Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Penghasilan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Selengkapnya silahkan download PP Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.  dibawah ini ;

Download PP Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Demikian informasi tentang PP Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. . Semoga ada manfaatnya, terima kasih. Sumber
Selengkapnya

PP Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan

PP Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah - PP Nomor 35 Tahun 2019, Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

Dalam hal penghasilan pada bulan Juni belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

Komponen Penghasilan yang masuk diperhitungkan sebagai Gaji Ke 13 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  1. untuk PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;
  2. untuk Penerima pensiun meliputi pensiun pokok,tunjangan keluarga, danfatau tunjangan tambahan penghasilan; dan
  3. Penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Komponen penghasilan tersebut tidak termasuk jenis tunjangan bahaya,. tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/ lembaga dan penghasilan lain.

Dalam Peraturan Pemerintah - PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Gaji ke 13 tahun 2019, dinyatakan bahwa Penghasilan sebagaimana tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, Penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Peraturan Pemerintah - PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Gaji ke 13 tahun 2019, juga menegaskan bahwa Tunjangan penghidupan luar negeri bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI,Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atauTunjangan menerima lebih dari satu penghasilan, gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima pensiun atau tunjangan sekaligus sebagai Penerima pension janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda maka diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda.

PP Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan


Selengkapnya silahkan baca dan download Peraturan Pemerintah – PP Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan dibawah ini ;

PP Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas (Gaji ke 13) Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan

Demikian informasi tentang PP Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas (Gaji ke 13) Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan. Semoga ada manfaatnya, terima kasih. Sumber
Selengkapnya

PP Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan

PP Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan

Peraturan Pemerintah – PP Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan. PP Nomor 34 Tahun 2019 ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pasal 2 – PP Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan

Setiap warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut. Perdagangan Perbatasan dilakukan berdasarkan Perjanjian Bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 34 Tahun 2019, 

Menteri membuat Perjanjian Bilateral mengenai Perdagangan Perbatasan dengan pemerintah Negara tetangga berdasarkan hasil koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/wali kota terkait, serta pimpinan lembaga lainnya.

Pasal 4 PP Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan 

Menyatakan bahwa:
  1. Warga negara Indonesia yang dapat melakukan transaksi pembelian Barang di luar daerah pabean dalam rangka Perdagangan Perbatasan wajib memiliki dokumen berupa:
    • dokumen imigrasi Pelintas Batas yang diterbitkan oleh kantor imigrasi yang membawahi wilayah perbatasan; dan
    • dokumen pabean Pelintas Batas yang diterbitkan oleh kantor pabean yang mengawasi Pos Lintas Batas.
  2. Penduduk negara tetangga yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan yang melakukan transaksi pembelian Barang di dalam daerah pabean dalam rangka Perdagangan Perbatasan wajib memiliki identitas Pelintas Batas yang dipersyaratkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan.
  3. Ketentuan mengenai pemenuhan dokumen imigrasi Pelintas Batas dan dokumen pabean Pelintas Batas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian dan kepabeanan. 

Pasal 5 PP Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan 

menyatakan bahwa Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan di tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah Perdagangan Perbatasan. Penetapan tempat tertentu dan/atau wilayah tertentu dilakukan berdasarkan Perjanjian Bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 34 Tahun 2019, 

Menyatakan bahwa Jenis Barang yang dapat dilakukan transaksi pembelian dalam rangka Perdagangan Perbatasan hanya Barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penetapan jenis Barang dilakukan berdasarkan Perjanjian Bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian jenis Barang yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Bilateral diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Selengkapnya silahkan baca dan download Peraturan Pemerintah – PP Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan bisa didapatkan melalui tautan link dibawah ini ;
Download PP Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan
Demikian informasi Peraturan Pemerintah – PP Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan. Semoga ada manfaatnya, terima kasih. Sumber
Selengkapnya

PANRB Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H

Excel Berkas Sekolah - Untuk diketahui semua Instansi mengenai Surat Edaran PANRB Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 Hijriah. Dibawah ini secara detailnya..

PANRB Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Yth :
Menteri Kabinet Kerja
Sekretaris Kabinet
Kepala Badan Intelijen Negara
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jasa Agung Republik Indonesia
Panglima tentara Nasional Indonesia
Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural
Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik
Para Gubernur ; dan
Para Bupati/ Walikota

Surat Edaran Nomor 394 Tahun 2019 
Tentang 
Penetapan Jam Kerja Pada Bulan ramadhan 1440 H

Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja ASN pada bulan Ramadhan 1440 H, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan ramadhan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1440 H sebagai Berikut :

1. Bagi Intansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja

a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 08.00- 15.00
waktu Istirahat Pukul 12.00-12.30

b. Hari Jum'at Pukul 08.00- 15.30
waktu Istirahat Pukul 11.30-12.30

2. Bagi Instansi Pemerintah  yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja

a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu Pukul 08.00- 14.00
waktu Istirahat Pukul 12.00-12.30

b. Hari Jum'at Pukul 08.00- 14.30
waktu Istirahat Pukul 11.30-12.30

3. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pisat dan daerah yang melaksanaan 5 (lima) dan 6 (enam) hari kerja selama bulan ramadhan minima 32,50 jam per minggu.

4. ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan Instansi pusat dan daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Demikian, mohon agar Surat Edaran tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
menteri Pendayaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi,

Syarifuddin

tembusan :
1. Presiden Republik Indonesia
2. Waki Presiden Republik Indonesia

Download File :
Itulah kiranya berbagi file dan informasi mengenai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H. Semoga bermanfaat.
Selengkapnya

Juknis Apresiasi Jurnalistik PAUD

Juknis Apresiasi Jurnalistik PAUD

Juknis Apresiasi Jurnalistik PAUD

Penyebarluasan informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan arti pentingnya pendidikan anak usia dini telah dilakukan oleh para wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik. Namun, masih banyak informasi layanan PAUD yang belum diketahui oleh masyarakat.

Pemberitaan tentang Pendidikan Anak Usia Dini di media massa hingga saat inipun masih kurang optimal. Masyarakat pun belum mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh tentang layanan dan program PAUD. Oleh sebab itu perlu strategi publikasi yang komprehensif untuk meningkatkan hal tersebut.

Disamping itu, berita dan informasi di media massa juga dapat digunakan sebagai wadah untuk menjaring kritik dan masukan untuk pengembangan program PAUD ke depan. Hal ini penting sebab PAUD merupakan pijakan penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik
Oleh karena itu, perlu diupayakan bahan informasi dan pemberitaan yang bersifat edukatif serta informatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PAUD. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Apresiasi Jurnalistik PAUD tingkat Nasional Tahun 2013

Lebih lengkap dan jelasnya lagi, bisa dilihat melalui preview atau langsung saja download melalui link yang sudah kami sediakan dibawah ini ;
Juknis Apresiasi Jurnalistik PAUD UNDUH
Selengkapnya

Juknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER)

Juknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER)

Juknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pada pasal 28 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. PAUD jalur pendidikan nonformal dapat berupa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) Atau Bentuk Lain yang sederajat.

Kelompok bermain adalah salah satu bentuk satuan PAUD yang menyelenggaran program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3-4 tahun. Jumlah lembaga KB dimasyarakat cukup besar, diawal tahun 2015 ini jumlah lembaga KB yang telah terdata dalam aplikasi pendataan online sebanyak 77.798 lembaga.

Dengan adanya peningkatan jumlah lembaga KB dimasyarakat perlu ada acuan dalam penyelenggaraan program tersebut. Untuk itu pemerintah Menerbitkan “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain” Petunjuk ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, apa, mengapa, dan bagaimana menyelenggarakan Kelompok Bermain.

Petunjuk teknis ini berisikan, Pertama Pendahuluan yang mencakup latar belakang, landasan, pengertian, tujuan dan ruang lingkup; kedua pendirian KB yang mencakup pendiri, syarat pendirian, tata cara pendirian, masa berlaku izin, rujukan pendirian; ketiga penyelenggaraan Kelompok Bermain mencakup prinsip penyelenggaraan KB, komponen penyelenggaraan, deteksi dini tumbuh kembang anak, dan keempat evaluasi program, pelaporan dan pembinaan.
Semoga ini menjadi solusi dan referensi bagi Bapak/Ibu yang akan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBER) supaya lebih terarah dan fokus akan tujuan awal.

Lebih lengkap dan jelasnya lagi, bisa dilihat melalui preview atau langsung saja download melalui link yang sudah kami sediakan dibawah ini ;
Juknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) UNDUH 
Selengkapnya

Juknis Penyelenggaraan Holistik Integratif PAUD

Juknis Penyelenggaraan Holistik Integratif PAUD

Juknis Penyelenggaraan Holistik Integratif PAUD

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menjelaskan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Layanan stimulasi holistik mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan orang tua.

Untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan, satuan PAUD memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan anak tersebut melalui kerjasama lintas sektor dengan sektor-sektor terkait.

Petunjuk teknis ini berisikan, Pertama Pendahuluan yang mencakup latar belakang, landasan, pengertian, tujuan dan ruang lingkup; kedua Kebijakan, prinsip dan peran pihak terkait; ketiga penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif disatuan PAUD dan keempat, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Semoga ini menjadi solusi dan referensi bagi Bapak/Ibu yang akan menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif di Satuan Pendidikan PAUD supaya lebih terarah dan fokus akan tujuan awal.

Lebih lengkap dan jelasnya lagi, bisa dilihat melalui preview atau langsung saja download melalui link yang sudah kami sediakan dibawah ini ;
Juknis Penyelenggaraan Holistik Integratif PAUD UNDUH
Selengkapnya

Juknis Penyelenggaraan PAUD Bina Iman Anak (BIA)

Juknis Penyelenggaraan PAUD Bina Iman Anak (BIA)


PAUD Bina Iman Anak (PAUD-BIA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD sejenis yang penyelenggaraannya diintegrasikan dengan Bina Iman Anak pada agama Katolik bagi anak usia dua sampai dengan enam tahun. PAUD BIA merupakan PAUD yang berbasis keagamaan seingga peruntukannya bagi anak yang seiman.

Dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan PAUD, pemerintah berupaya memfasilitasi, membina dan mengarahkan masyarakat agar memahami apa, mengapa dan bagaimana menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang benar. Untuk memberikan arahan penyelenggaraan PAUD-BIA diterbitkan “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Bina Iman Anak (PAUDBIA)”

Petunjuk teknis ini berisikan; pertama Pendahuluan yang mencakup latar belakang, landasan, pengertian, tujuan dan ruang lingkup; kedua pendirian PAUD-BIA yang mencakup pendiri, syarat pendirian, tata cara pendirian, masa berlaku izin, rujukan pendirian; ketiga penyelenggaraan taman kanak-kanak mencakup prinsip penyelenggaraan PAUD-BIA, komponen penyelenggaraan, deteksi dini tumbuh kembang anak, dan keempat evaluasi program, pelaporan dan pembinaan

Lebih lanjut dinyatakan dalam Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 28, bahwa: (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal dan/atau informal; (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat; (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat; dan (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Selain dalam bentuk TK/RA, KB, dan TPA, di masyarakat berkembang bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang dikelompokkan dalam bentuk satuan PAUD sejenis, seperti Pos PAUD/Taman Posyandu, PAUD Berbasis Pendidikan Al-Quran, PAUD Bina Iman Anak, PAUD Pembinaan Anak Kristen, dll.

Lebih lengkap dan jelasnya lagi, bisa dilihat melalui preview atau langsung saja download melalui link yang sudah kami sediakan dibawah ini ;
Juknis Penyelenggaraan PAUD Bina Iman Anak (BIA) DOWNLOAD
Selengkapnya

Juknis Pelayanan Anak Agama Kristen PDF

Juknis Pelayanan Anak Agama Kristen PDF

Juknis Pelayanan Anak Agama Kristen PDF

PAUD Pelayanan Anak Agama Kristen (PAUD-PAK) adalah salah satu bentuk satuan PAUD sejenis yang penyelenggaraannya diintegrasikan dengan pelayanan anak agama kristen bagi anak usia dua sampai dengan enam tahun. PAUD PAK merupakan PAUD yang berbasis keagamaan seingga peruntukannya bagi anak yang seiman.

Dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan PAUD, pemerintah berupaya memfasilitasi, membina dan mengarahkan masyarakat agar memahami apa, mengapa dan bagaimana menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang benar. Untuk memberikan arahan penyelenggaraan PAUD-PAK diterbitkan “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Pelayanan Anak Agama Kristen (PAUD-PAK)”

Petunjuk teknis ini berisikan; pertama Pendahuluan yang mencakup latar belakang, landasan, pengertian, tujuan dan ruang lingkup; kedua pendirian PAUD-PAK yang mencakup pendiri, syarat pendirian, tata cara pendirian, masa berlaku izin, rujukan pendirian; ketiga penyelenggaraan taman kanak-kanak mencakup prinsip penyelenggaraan PAUD-PAK, komponen penyelenggaraan, deteksi dini tumbuh kembang anak, dan keempat evaluasi program, pelaporan dan pembinaan.

Petunjuk pelaksanaan ini hanya mengatur aspek penyelenggaraan pendidikannya saja, sedangkan penentuan arah dan materi agama menjadi wewenang dan tanggungjawab gereja. 

Lebih lengkap dan jelasnya lagi bisa langsung saja di download melalui link yang sudah kami sediakan dibawah ini ;
Juknis Pelayanan Anak Agama Kristen PDF UNDUH
Selengkapnya

Struktur Kurikulum SMK (Perdirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018)

Struktur Kurikulum SMK (Perdirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018)

Struktur Kurikulum SMK (Perdirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018)

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

1. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
1.1. Program Keahlian : Teknik Konstruksi dan Properti
1.1.1. Kompetensi Keahlian : Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan (4 Tahun)


1.1.2. Kompetensi Keahlian : Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan (4 Tahun)


Itulah kiranya beberapa Struktur Kurikulum SMK Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa dan Masih banyak lagi Bidang Keahlian lain serta Jurusannya. Lebih jelas dan Lengkapnya lagi bisa didapatkan melalui tautan link berikut ini ;
Struktur Kurikulum SMK (Perdirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018)
Selengkapnya

e-Rapor versi 4.1.0 SMK Tahun 2018

e-Rapor versi 4.1.0 SMK Tahun 2018

e-Rapor versi 4.1.0 SMK Tahun 2018

Berkaitan dengan revisi panduan penilaian pada SMK yang menitikberatkan pada penerapan standar penilaian terkini/termutakhir dan berprinsip untuk mengurangi beban guru, serta semakin tingginya tuntutan akan aktivitas penilaian yang akuntabel, reliabel, dan mampu mengukur ketercapaian kompetensi siswa yang bermuara pada peningkatan tingkat kebekerjaan, Direktorat Pembinaan SMK merilis aplikasi pengelolaan penilaian berbasis web, e-Rapor versi 4.1.0.

Aplikasi e-Rapor versi 4.1.0 ini merupakan buah kerja keras dari warga SMK yang menginginkan aktivitas penilaian yang lebih termudahkan namun tidak menyalahi standar penilaian dan mampu mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Selain itu aplikasi e-Rapor sebagaimana aplikasi lain yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan SMK telah terintegrasi dengan serta bertujuan untuk memperbaiki mutu data Dapodikdasmen. Akan tetapi aplikasi e-Rapor versi 4.1.0 juga tidak perlu diinstal pada komputer/server yang sama dengan Dapodikdasmen sekolah (bahkan dapat diinstal pada server berbasis Linux), sehingga dapat membagi beban server dan konsentrasi operator Dapodikdasmen sekolah.

Bapak/Ibu dapat mengunduh aplikasi e-Rapor ini melalui link berikut
  1. Alternatif 1
  2. Alternatif 2
  3. Alternatif 3
  4. Alternatif 4
  5. Alternatif 5
  6. Alternatif 6
  7. Alternatif 7
  8. Alternatif 8
  9. Alternatif 9
  10. Alternatif 10
  11. Alternatif 11
  12. Alternatif 12
  13. Alternatif 13
Panduan  -Rapor versi 4.1.0 SMK Tahun 2018 dapat diunggah melalui tautan BERIKUT
Selengkapnya

Program Remedial dan Pengayaan SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK dan MA

Berikut ini adalah Contoh Program Remedial dan Pengayaan untuk satuan Pendidikan SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK dan MA dalam format Word yang bisa di Unduh Gratis.

Remedial dan Pengayaan yakni kegiatan evaluasi yang diberikan bapak/Ibu Guru setelah dilaksanakannya kegiatan ulangan dan ujian di sekolah seperti UTS, UAS, UKK, PAS, US/M dan Ujian Nasional.

Karena memang kegiatan Remedial dan Pengayaan ini menjadi salah satu solusi bagi Peserta Didik supaya mencapai kompetensi yang sudah diterapkan dalam setiap indikator Tema Pembelajaran ataupun Mata Pelajaran wajib dan muatan lokal.

Adapun bentuk dari Program Remedial dan Pengayaan tersebut dikembalikan lagi kepada Guru Kelas atau Guru Mata Pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan Materi/ tema pembelajaran yang dinggap kurang, bisa berbentuk Makalah,  Tes Lisan, Test Tulisan, Laporan, Tugas Praktik Tugas Terstuktur ataupun Tidak Terstruktur.


Program Remedial dan Pengayaan SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK dan MA
Program Remedial dan Pengayaan Format Word

Selengkapnya mengenai Program Remedial dan Pengayaan bisa Bapak/Ibu dapatkan dalam format softcopy yang sudah kami jadikan link berikut ini :

  • Program Remedial dan Pengayaan SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK , MA Unduh
Selengkapnya

Soal Latihan PAS SD /MI Semester 1 Kurikulum 2013 Kelas 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6

Berikut ini adalah Soal Latihan PAS SD/MI Semester 1 Kurikulum 2013 Kelas 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 yang akan kami bagikan dalam format Microsoft Office Word (Docx-Docs) yang bisa di Unduh Gratis disini.

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 5 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Kegiatan Penilaian Akhir semester (PAS) di perkirakan akan dilaksanakan pada akhir Bulan November atau Awal Bulan desember 2018 disemua jenjang baik itu SD, SMP, SMA, dan SMK sedangkan untuk Sekolah yang dibawah naungan Kemenag/ Madrasah bisanya lebih dulu dilaksanakan.

Kegiatan PAS/ UAS Semester 1 ini bertujuan untuk melihat sejauhmana kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal sesuai dengan materi/ tema yang selama ini diberikan dalam kegiatan belajar mengajar dikelas selama 6 bulan terakhir.

Tentu dengan melihat kemampuan siswa mencapai setiap kompetensi dari setiap Indikator Tema Pembelajaran di Kelas. Dengan kata lain siswa mampu mencapai batas nilai KKM / Kriteria Ketuntasan Minimal yang sudah sekolah tetapkan.

Lulus ataupun tidak lulus Guru tetap harus memberikan Evaluasi dari Hasil nilai yang didapatkan siswa dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Akhir Semester / UAS. Tidak lulus berarti siswa harus diberikan Remedial dan lulus berarti dimasukan nilai kedalam Raport Kurikulum 2013 Revisi.

Baca Juga
Kami bagikan Soal Latiha PAS/ UAS Bagi siswa supaya diberikan gambaran akan soal yang keluar nanti, karena kami ambil semua soal-soal ini dari setiap tema/ Materi yang sudah diberikan Bapak/Ibu Guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Silahkan bagi yang berminat bisa dengan mudah mendapatkannya melalui tautan link berikut ini;

SOAL PAS SD/MI Kelas 1 Kurikulum 2013

Soal PAS Kelas 1 Tema 1 UNDUH
Soal PAS Kelas 1 Tema 2 UNDUH
Soal PAS Kelas 1 Tema 3 UNDUH
Soal PAS Kelas 1 Tema 4 UNDUH

SOAL PAS SD/MI Kelas 1 Kurikulum 2013

Soal PAS Kelas 2 Tema 1 UNDUH
Soal PAS Kelas 2 Tema 2 UNDUH
Soal PAS Kelas 2 Tema 3 UNDUH
Soal PAS Kelas 2 Tema 4 UNDUH

SOAL PAS SD/MI Kelas 1 Kurikulum 2013
Soal PAS Kelas 3 Tema 1 Sub Tema 1 UNDUH
Soal PAS Kelas 3 Tema 1 Sub Tema 2 UNDUH
Soal PAS Kelas 3 Tema 1 Sub Tema 3 UNDUH
Soal PAS Kelas 3 Tema 1 Sub Tema 4 UNDUH

Soal PAS Kelas 3 Tema 2 Sub Tema 1 UNDUH
Soal PAS Kelas 3 Tema 2 Sub Tema 2 UNDUH
Soal PAS Kelas 3 Tema 2 Sub Tema 3 UNDUH
Soal PAS Kelas 3 Tema 2 Sub Tema 4 UNDUH

SOAL PAS SD/MI Kelas 1 Kurikulum 2013
Soal PAS Kelas 4 Tema 1 UNDUH
Soal PAS Kelas 4 Tema 2 UNDUH
Soal PAS Kelas 4 Tema 3 UNDUH
Soal PAS Kelas 4 Tema 4 UNDUH
Soal PAS Kelas 4 Tema 5 UNDUH

SOAL PAS SD/MI Kelas 1 Kurikulum 2013
Soal PAS Kelas 5 Tema 1 UNDUH
Soal PAS Kelas 5 Tema 2 UNDUH
Soal PAS Kelas 5 Tema 3 UNDUH
Soal PAS Kelas 5 Tema 4 UNDUH
Soal PAS Kelas 5 Tema 5 UNDUH

SOAL PAS SD/MI Kelas 1 Kurikulum 2013
Soal PAS PKn Kelas 6 UNDUH
Soal PAS Bahasa Indonesia Kelas 6 UNDUH
Soal PAS Matematika Kelas 6 UNDUH
Soal PAS IPA Kelas 6 UNDUH
Soal PAS IPS Kelas 6 UNDUH
Soal PAS PAI Kelas 6 UNDUH
Selengkapnya

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 6 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Berikut ini adalah Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 6 Kurikulum 2013 Revisi 2018 yang akan kami bagikan dalam format Microsoft Office Word (Docx-Docs) yang bisa di Unduh Gratis disini.

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 6 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Penilaian Akhir Semester (PAS) itu sendiri tiada lain penggantian nama dari UAS/ Ulangan Akhir Semester baik semester 1 dan 2. Dilaksanakan untuk melihat kemampuan siswa dalam penguasaan Materi dari setiap Tema dan melihat sejauhmana siswa dapat mencapai Kompetensi yang sudah di targetkan/ memenuhi nilai KKM.

Adapun nanti jika kekurangan, Sekolah biasanya akan melaksanakan program remedial karena memang nilai dari PAS ini akan dikalkulasikan dengan Nilai Sosial, Nilai Keterampilan yang nantinya dimasukan kedalam Raport Model Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 6 Kurikulum 2013 Revisi 2018 ini kami buatkan dengan melihat materi-materi sesuai Tema yang diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas selama 6 bulan terakhir.

Kami sediakan dalam bentuk Tema dan Sub Tema untuk setiap jenjangnya supaya lebih banyak pilihan dan Materi yang bisa dipelajari menjelang dilaksanakan kegiatan PAS/UAS Kelas 6 Kurikulum 2013.

Silahkan bagi yang berminat bisa dengan mudah mendapatkannya melalui tautan link berikut ini;

Soal PAS PKn Kelas 6 Kurikulum 2013 UNDUH
Soal PAS Bahasa Indonesia Kelas 6 Kurikulum 2013 UNDUH
Soal PAS Matematika Kelas 6 Kurikulum 2013 UNDUH
Soal PAS IPA Kelas 6 Kurikulum 2013 UNDUH
Soal PAS IPS Kelas 6 Kurikulum 2013 UNDUH
Soal PAS PAI Kelas 6 Kurikulum 2013 UNDUH
Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 6 Kurikulum 2013 UNDUH
Soal PAS PLH Kelas 6 Kurikulum 2013 UNDUH
Selengkapnya

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 5 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Berikut ini adalah Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 5 Kurikulum 2013 Revisi 2018 yang akan kami bagikan dalam format Microsoft Office Word (Docx-Docs) yang bisa di Unduh Gratis disini.

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 5 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Penilaian Akhir Semester (PAS) itu sendiri tiada lain penggantian nama dari UAS/ Ulangan Akhir Semester baik semester 1 dan 2. Dilaksanakan untuk melihat kemampuan siswa dalam penguasaan Materi dari setiap Tema dan melihat sejauhmana siswa dapat mencapai Kompetensi yang sudah di targetkan/ memenuhi nilai KKM.

Adapun nanti jika kekurangan, Sekolah biasanya akan melaksanakan program remedial karena memang nilai dari PAS ini akan dikalkulasikan dengan Nilai Sosial, Nilai Keterampilan yang nantinya dimasukan kedalam Raport Model Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 5 Kurikulum 2013 Revisi 2018 ini kami buatkan dengan melihat materi-materi sesuai Tema yang diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas selama 6 bulan terakhir.

Kami sediakan dalam bentuk Tema dan Sub Tema untuk setiap jenjangnya supaya lebih banyak pilihan dan Materi yang bisa dipelajari menjelang dilaksanakan kegiatan PAS/UAS Kelas 5 Kurikulum 2013.

Silahkan bagi yang berminat bisa dengan mudah mendapatkannya melalui tautan link berikut ini;

Soal PAS Kelas 5 Kurikulum 2013 Tema 1 UNDUH
Soal PAS Kelas 5 Kurikulum 2013 Tema 2 UNDUH
Soal PAS Kelas 5 Kurikulum 2013 Tema 3 UNDUH
Soal PAS Kelas 5 Kurikulum 2013 Tema 4 UNDUH
Soal PAS Kelas 5 Kurikulum 2013 Tema 5 UNDUH
Selengkapnya

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 4 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Berikut ini adalah Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 4 Kurikulum 2013 Revisi 2018 yang akan kami bagikan dalam format Microsoft Office Word (Docx-Docs) yang bisa di Unduh Gratis disini.

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 4 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Penilaian Akhir Semester (PAS) itu sendiri tiada lain penggantian nama dari UAS/ Ulangan Akhir Semester baik semester 1 dan 2. Dilaksanakan untuk melihat kemampuan siswa dalam penguasaan Materi dari setiap Tema dan melihat sejauhmana siswa dapat mencapai Kompetensi yang sudah di targetkan/ memenuhi nilai KKM.

Adapun nanti jika kekurangan, Sekolah biasanya akan melaksanakan program remedial karena memang nilai dari PAS ini akan dikalkulasikan dengan Nilai Sosial, Nilai Keterampilan yang nantinya dimasukan kedalam Raport Model Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 4 Kurikulum 2013 Revisi 2018 ini kami buatkan dengan melihat materi-materi sesuai Tema yang diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas selama 6 bulan terakhir.

Kami sediakan dalam bentuk Tema dan Sub Tema untuk setiap jenjangnya supaya lebih banyak pilihan dan Materi yang bisa dipelajari menjelang dilaksanakan kegiatan PAS/UAS Kelas 4 Kurikulum 2013.

Silahkan bagi yang berminat bisa dengan mudah mendapatkannya melalui tautan link berikut ini;

Soal PAS Kelas 4 Kurikulum 2013 Tema 1 UNDUH
Soal PAS Kelas 4 Kurikulum 2013 Tema 2 UNDUH
Soal PAS Kelas 4 Kurikulum 2013 Tema 3 UNDUH
Soal PAS Kelas 4 Kurikulum 2013 Tema 4 UNDUH
Soal PAS Kelas 4 Kurikulum 2013 Tema 5 UNDUH
Selengkapnya

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 3 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Berikut ini adalah Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 3 Kurikulum 2013 Revisi 2018 yang akan kami bagikan dalam format Microsoft Office Word (Docx-Docs) yang bisa di Unduh Gratis disini.

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 3 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Penilaian Akhir Semester (PAS) itu sendiri tiada lain penggantian nama dari UAS/ Ulangan Akhir Semester baik semester 1 dan 2. Dilaksanakan untuk melihat kemampuan siswa dalam penguasaan Materi dari setiap Tema dan melihat sejauhmana siswa dapat mencapai Kompetensi yang sudah di targetkan/ memenuhi nilai KKM.

Adapun nanti jika kekurangan, Sekolah biasanya akan melaksanakan program remedial karena memang nilai dari PAS ini akan dikalkulasikan dengan Nilai Sosial, Nilai Keterampilan yang nantinya dimasukan kedalam Raport Model Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 3 Kurikulum 2013 Revisi 2018 ini kami buatkan dengan melihat materi-materi sesuai Tema yang diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas selama 6 bulan terakhir.

Kami sediakan dalam bentuk Tema dan Sub Tema untuk setiap jenjangnya supaya lebih banyak pilihan dan Materi yang bisa dipelajari menjelang dilaksanakan kegiatan PAS/UAS Kelas 3 Kurikulum 2013.

Silahkan bagi yang berminat bisa dengan mudah mendapatkannya melalui tautan link berikut ini;

Soal PAS Kelas 3 Kurikulum 2013 Tema 1 Sub Tema 1 UNDUH
Soal PAS Kelas 3 Kurikulum 2013 Tema 1 Sub Tema 2 UNDUH
Soal PAS Kelas 3 Kurikulum 2013 Tema 1 Sub Tema 3 UNDUH
Soal PAS Kelas 3 Kurikulum 2013 Tema 1 Sub Tema 4 UNDUH
Soal PAS Kelas 3 Kurikulum 2013 Tema 2 Sub Tema 1 UNDUH
Soal PAS Kelas 3 Kurikulum 2013 Tema 2 Sub Tema 2 UNDUH
Soal PAS Kelas 3 Kurikulum 2013 Tema 2 Sub Tema 3 UNDUH
Soal PAS Kelas 3 Kurikulum 2013 Tema 2 Sub Tema 4 UNDUH
Selengkapnya

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 2 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Berikut ini adalah Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 2 Kurikulum 2013 Revisi 2018 yang akan kami bagikan dalam format Microsoft Office Word (Docx-Docs) yang bisa di Unduh Gratis disini.

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 2 Kurikulum 2013 Revisi 2018

Penilaian Akhir Semester (PAS) itu sendiri tiada lain penggantian nama dari UAS/ Ulangan Akhir Semester baik semester 1 dan 2. Dilaksanakan untuk melihat kemampuan siswa dalam penguasaan Materi dari setiap Tema dan melihat sejauhmana siswa dapat mencapai Kompetensi yang sudah di targetkan/ memenuhi nilai KKM.

Adapun nanti jika kekurangan, Sekolah biasanya akan melaksanakan program remedial karena memang nilai dari PAS ini akan dikalkulasikan dengan Nilai Sosial, Nilai Keterampilan yang nantinya dimasukan kedalam Raport Model Kurikulum 2013 Revisi 2018.

Soal Penilaian Akhir Semester Kelas 2 Kurikulum 2013 Revisi 2018 ini kami buatkan dengan melihat materi-materi sesuai Tema yang diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas selama 6 bulan terakhir.

Kami sediakan dalam bentuk Tema dan Sub Tema untuk setiap jenjangnya supaya lebih banyak pilihan dan Materi yang bisa dipelajari menjelang dilaksanakan kegiatan PAS/UAS Kelas 2 Kurikulum 2013.

Silahkan bagi yang berminat bisa dengan mudah mendapatkannya melalui tautan link berikut ini;
  • Soal UAS Kelas 2 Kurikulum 2013 Tema 1 UNDUH
  • Soal UAS Kelas 2 Kurikulum 2013 Tema 2 UNDUH
  • Soal UAS Kelas 2 Kurikulum 2013 Tema 3 UNDUH
  • Soal UAS Kelas 2 Kurikulum 2013 Tema 4 UNDUH
Selengkapnya

Panduan Ekskul Wajib Kepramukaan SD 2018

Panduan Ekskul Wajib Kepramukaan SD 2018 - Sejak digulirkan tahun 2014, Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan di Sekolah Dasar dan Menengah mengalami berbagai problematika dalam penerapannya. Hal ini secara umum disebabkan oleh kesalahan persepsi pengelola satuan pendidikan dalam memahami isi Permendikbud Nomor 63 tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan bertujuan agar peserta didik kuat karakter spiritual dan sosial, mantap kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, dan kokoh kecakapan diri sehingga peserta didik kelak mampu hidup di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, EWPK juga dilaksanakan untuk Penguatan Pendidikan Karakter bagi peserta didik.
Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan secara nyata agar dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemangku pendidikan, baik unsur Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan; (2) memberikan pedoman yang jelas dan mudah dijalankan; (3) merupakan acuan bagi pelaksana Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan.

Daftar Isi Panduan Ekstrakurikuler Wajib Kepramukaan SD 2018

Adapun Secara Singkat, Point Penting dalam Panduan ini diantaranya :
  • Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib dalam Kurikulum 2013
  • Pengelola Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan di Sekolah Dasar
  • Daya Dukung Keterlaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib di Sekolah Dasar
  • Konsep Dasar Metode Kepramukaan
  • Belajar Sambil Melakukan (Learning by Doing) sebagai Inti Metode Kepramukaan
  • Prinsip Dasar Kepramukaan dan Sistem Among sebagai Pondasi Metode Kepramukaan
  • Konsep Dasar Model Blok
  • Sifat dan Bentuk Kegiatan EWPK Model Blok
  • Pengorganisasian dan Konten Kegiatan Model Blok
  • Tahapan Menyusun Model Blok
  • Konsep Dasar Model Aktualisasi
  • Sifat dan Bentuk Kegiatan EWPK Model Aktualisasi
  • Pengorganisasian dan Konten Kegiatan
  • Cakupan Penilaian Ekstrakurikuler Pramuka
  • Teknik Penilaian Ekstrakurikuler Pramuka
  • Media Penilaian Ekstrakurikuler Pramuka
  • Proses Penilaian Ekstrakurikuler Pramuka
Panduan Ekskul Wajib Kepramukaan SD 2018

Silahkan bagi bapak/ Ibu Guru Kelas yang kebetulan menjadi pembina pramuka bisa mempelajari Buku Panduan Ekstrakulikuler Wajib Pramuka Tahun 2018 jenjang SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam Format PDF dibawah ini :
Panduan Ekskul Wajib Kepramukaan SD 2018 DOWNLOAD
Itulah kiranya berbagi file pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima Kasih.
Selengkapnya

Favorit Pembaca